JIKA KHILAFAH AKAN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT, LALU MENGAPA PADA MASA RASULULLAH SAW. ADA JUGA ORANG MISKIN?

Ada yang menyatakan bahwa jika negara khilafah memang akan mensejahterakan rakyatnya, lantas mengapa pada masa Rasulullah saw. dan para Khulafaur Rasyidin juga tetap ditemukan orang miskin? Apakah ini berarti syariat Islam gagal mensejahterakan masyarakat?

TANGGAPAN:

Pertama, harus dipahami bahwa Islam memandang masalah kemiskinan itu sebagai permasalahan manusia, bukan semata-mata permasalahan ekonomi. Sebab, persoalan manusia itu juga saling terkait antara satu dengan yang lain. Maksudnya, persoalan kemiskinan sangat terkait dengan persoalan yang lain, bukan semata-mata karena faktor perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ekonomi ini tidak cukup dengan memperbaiki sistem ekonomi yang bobrok, melainkan juga harus memperbaiki sistem-sistem atau aturan-aturan lainnya. Seperti faktor sosial, politik luar negeri, politik dalam negeri, termasuk soal akidahnya. Sehingga, persoalan kemiskinan ini harus dipandang sebagai bagian permasalahan manusia, bukan semata-mata dipandang sebagai persoalan ekonomi. Nah, karena kemiskinan dipandang sebagai persoalan manusia, maka kemiskinan itu akan menjadi salah satu fenomena kehidupan umat manusia, dari peradaban mana pun itu. Artinya, kemiskinan itu akan menjadi suatu keniscayaan yang melingkupi kehidupan manusia. Dari peradaban mana pun itu, dalam kurun waktu kapan pun itu. Kemiskinan, niscaya akan tetap ada.

Penggunaan "HAVE", "HAS" dan "HAD"

Mungkin teman-teman semua sering  mendengar dalam English kata "Have", "Has" dan "Had" Nah pada tulisan kali ini  saya akan sedikit membahas tentang tiga kata itu.

Ready? Check This Out! ^_^

Boleh kah hujjah Nabi Yusuf AS digunakan dalam demokrasi?

Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Alloh ‘Azza wa jalla, kami memuji-Nya, memohon ampun kepada-Nya. Dialah yang mencukupi dan Dialah sebaik-baik penjamin. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemimpin kami, suri tauladan bagi kami, yakni Rasululloh Shallallaahu’alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat.
 

“Bukankah Nabi Yusuf As menjabat sebagai seorang menteri pada seorang raja kafir yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Alloh? Kalau begitu kita boleh ikut serta dalam pemerintahan yang kafir (thaghut), bahkan masuk ke dalam majelis parlemen, dewan perwakilan rakyat, dan hal-hal yang semacam itu…”

Kehidupan Rumah Tangga itu seperti jadi supir bus

Kalau diibaratkan hidup berumah tangga seperti mengendarai bus, peran ganda memang tidak bisa dipungkiri. Adakalanya kondektur merangkap jadi sopir. Dan adakalanya pula, sopir berperan ganda sebagai kondektur.

Hidup berpasangan memang penuh warna-warni. Terlebih ketika sebuah pasangan telah teranugerahi buah hati. Pelangi hidup jadi kian semarak. Dan tiap warna memberikan kenangan tersendiri yang sulit terlupakan.

Hakikat Kedaulatan

Hakikat Kedaulatan

Kedaulatan pada dasarnya merupakan kekuasaan mengelola dan mengendalikan kehendak (al-mumârisu wa al-musayyiru li al-irâdah). Itu maknanya adalah menentukan sikap atas perbuatan, apakah dilakukan atau ditinggalkan, dan atas sesuatu termasuk benda apakah diambil/dipakai atau tidak.

Dalam konteks kenegaraan, artinya adalah pembuatan hukum dan perundang-undangan. Abbas al-‘Aqad dalam ad-dîmuqrâthiyah fî al-Islâm menjelaskan, kedaulatan adalah sandaran hukum, yaitu sumber yang menghasilkan undang-undang, atau pemimpin yang memiliki hak ditaati dan harus beramal sesuai perintahnya.

Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang bersifat absolut, mutlak, yang memiliki hak mengeluarkan hukum atas perbuatan dan sesuatu (benda). Pemilik kedaulatan adalah pihak yang memiliki hak membuat hukum itu. Para ulama dan fuqaha telah membahasnya sejak awal Islam dengan istilah al-Hâkim. Yaitu man lahu haqqu ishdâri al-hukmi ‘alâ al-af’âli wa al-asyyâ` -pihak yang memiliki hak untuk mengeluarkan hukum atas perbuatan dan sesuatu.

Cegah Monsterisasi Khilafah

Syabab.Com - Isu Islamic State of Iraq and Syam/Syria (ISIS) terus bergulir. Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan diskusi tentang isu tersebut (7/8/2014). Lebih dari lima puluh tokoh dari berbagai organisasi Islam hadir. Dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (DPP HTI), Muhammad Rahmat Kurnia menyatakan hal pertama yang diperlukan dalam menyikapi isu ISIS ini adalah sikap proporsional, waspada, dan hati-hati. “Pasca meninggalnya Osama bin Laden yang dianggap teroris oleh Barat, isu terorisme memudar. Tidak laku. Jangan sampai kasus ISIS ditarik ke sana ke mari sehingga semua hal berbau Islam dengan mudah diberi stigma sebagai paham ISIS. Orang yang pro syariah dituding berpaham ISIS. Pihak yang setuju dengan perda syariah dengan mudah dituduh menyebarkan paham ISIS. Jangan sampai isu ISIS dijadikan alat untuk menjauhkan Islam dari umat Islam,” ungkapnya.

Musyawarah dalam Islam VS Musyawarah dalam demokrasi

Banyak para ahli mengatakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi demokrasi dan bahkan mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat demokratis. Hal ini tentu merupakan ironi, sebab sejarah menyebutkan bahwa Islam dan demokrasi tidak pernah bersinggungan. Demokrasi berasal dari bangsa Yunani kuno pada abad ke empat sebelum masehi, sementara Islam mulai dikenal dunia di jazirah Arab pada tahun 1 hijriyah. Dilihat dari sisi sejarah, jelas tidak berhubungan antara demokrasi dan Islam.

Para ahli itu mengatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah sangat sesuai dengan Islam, sehingga mereka mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang sangat demokratis. Hal ini perlu dikritisi sebab ada perbedaan yang sangat jauh antara musyawarah dalam demokrasi dan musyawarah dalam Islam.