Menilik berbagai persoalan aktual yang ada dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara dewasa ini, baik di lapangan ekonomi,
politik, sosial, budaya, hukum maupun ideologi dan agama, tampak sekali
bahwa pemerintah dan negara ini telah:
1. Gagal menyejahterakan rakyat.
Meski disebut oleh pemerintah bahwa angka kemiskinan terus turun,
tapi secara kasat mata masih sangat banyak rakyat yang hidup dalam
kemiskinan. Hal ini tampak misalnya ada lebih dari 70 juta rakyat miskin
yang masih menerima raskin. Bahkan kini tengah terjadi krisis pangan,
harga kebutuhan pokok meroket, daya beli rakyat menurun, ekonomi makin
sulit. Sebanyak 4 juta anak Indonesia kurang gizi. Rakyat terpaksa
berutang, mengurangi makan atau makan seadanya seperti nasi tiwul (yang
telah mengakibatkan 6 orang meninggal) atau bunuh diri.
2. Gagal melindungi moralitas rakyat
Pornografi dan pornoaksi makin marak. Baik di dunia maya (internet)
maupun di dunia nyata. Meski UU Pornografi telah diundangkan, tapi
faktanya itu seperti macan ompong. Seks bebas seperti telah menjadi
biasa. Lebih dari 51% pelajar di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi), 54% di Surabaya, 47% di Bandung dan 52% di Medan
mengaku telah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Hal ini terjadi
juga pada laki-laki dan perempuan dewasa. Sehingga banyak terjadi
kehamilan di luar nikah dan berujung pada aborsi.
3. Gagal melindungi kekayaan rakyat
Kekayaan rakyat baik berupa minyak dan gas bumi, barang tambang
maupun yang lainnya tidak banyak dinikmati oleh rakyat, tapi oleh
segelintir orang, termasuk pihak asing melalui regulasi dan kebijakan
yang tidak pro rakyat. Rencana pembatasan BBM bersubsidi misalnya,
hanyalah akal-akalan pemerintah untuk memuluskan liberalisasi sektor
migas dimana salah satu poin pentingnya adalah pencabutan subsidi. Bahwa
rencana itu diperlukan untuk menekan subsidi tidaklah relevan karena
faktanya yang lebih membebani APBN adalah pembayaran utang dan bunga
utang serta keperluan lain. Misalnya, dana untuk 244 pilkada tahun 2010
sebesar Rp 55 Triliun, bandingkan dengan kebijakan pembatasan BBM
subsidi yang hanya akan menghemat sekitar Rp 3,8 triliun.
4. Gagal memberantas korupsi dan mafia hukum
Korupsi makin menjadi-jadi. Dan ironinya banyak dilakukan oleh para
pejabat yang berlangsung makin massif dan sistemik. Lihatlah, 148 kepala
daerah sekarang ini jadi tersangka korupsi, diantaranya adalah 17
Gubernur. Kasus korupsi melahirkan korupsi baru melalui mafia hukum yang
bisa mengatur kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara. Itulah
yang membuat banyak kasus korupsi yang tidak terungkap. Kasus skandal
Bank Century atau mafia Perpajakan adalah salah satunya.
5. Gagal melindungi aqidah umat
Korban Pemurtadan dan Aliran Sesat terjadi dimana-mana. Hingga
sekarang terdapat lebih dari 250 aliran sesat. Sementara, Ahmadiyah
masih bebas bergerak padahal sudah dinyatakan sesat, serta Depag dan MUI
sudah merekomendasikan untuk dibubarkan. Belum lagi berkembangnya
berbagai tindak kemusyrikan serta paham Sepilis. Ini bukti bahwa negara
gagal melindungi aqidah rakyat negeri ini yang mayoritas muslim.
6. Gagal membawa rakyat kepada jalan yang diridhai Allah
Dan yang paling utama adalah dengan tetap setia pada sekularisme dan
kapitalisme negara juga telah gagal membawa rakyat ini kepada jalan yang
diridhai oleh Allah SWT. Memang diakui bahwa kemerdekaan ini adalah
atas berkat dan rahmat Allah SWT, tapi pada faktanya pengakuan itu tidak
diikuti dengan ketundukan pada segenap aturan-aturan-Nya. Tetap saja,
syariahnya disisihkan dan hukum jahiliah dipertahankan.
Berkenaan dengan hal di atas, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:
1. Bahwa nyata, negara ini telah gagal menjalankan tugas pokok
dan fungsi yang fundamental. Kegagalan ini disebabkan oleh dua faktor
utama, yakni pemimpinnya yang tidak amanah serta buruknya sistem yang
dipakai untuk mengatur negeri ini yakni sistem sekuler – kapitalisme.
Oleh karena itu, bila benar-benar diinginkan perbaikan, maka tidak bisa
tidak sistem yang telah gagal itu harus dibuang. Sebagai gantinya adalah
sistem yang bersumber dari Dzat Yang Maha Benar, yang Maha Tahu
sehingga tidak mungkin gagal, yakni syariah Islam. Juga harus dihadirkan
pemimpin yang baik, yang mau tunduk pada syariah dan memimpin dengan
penuh amanah.
2. Bahwa di sinilah pentingnya seruan “Selamatkan Indonesia
Dengan Syariah.” Karena hanya dengan penerapan syariah secara kaffah di
bawah naungan Khilafah sajalah, seluruh aspek kehidupan rakyat dan
negara ini dapat diatur dengan sebaik-baiknya sedemikian sehingga
seluruh kebaikan yang dicita-citakan dapat terujud. Oleh karena
diserukan kepada seluruh komponen umat, untuk bersungguh-sungguh dengan
penuh keikhlasan dan kesabaran memperjuangkan tegaknya syariah dan
Khilafah di negeri ini.
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia
Muhammad Ismail Yusanto
0 komentar:
Posting Komentar